Ketika BPS menyebut 9% penduduk miskin, Bank Dunia menghitung tiga per empat penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan global.
Oleh: Awalil Rizky
(Ekonom Bright Institute)
BELUM reda perbincangan tentang publikasi Bank Dunia tentang kemiskinan sejak April lalu, telah dipublikasi ukuran terkini. Pada publikasi “Macro Poverty Outlook” disebut tingkat kemiskinan Indonesia menurut salah satu ukurannya mencapai 60,3% pada tahun 2024. Sedangkan dalam ukuran terkini bahkan mencapai 68,25%.
Perhitungan Bank Dunia sebenarnya memakai data hasil Susenas dari Badan Pusat Statistik (BPS) terutama kondisi Maret. Padahal, BPS menyebut tingkat kemiskinan hanya 9,03% pada Maret 2024.
Jumlah penduduk miskin saat itu menurut BPS sebanyak 25,22 juta orang, dengan prakiraan jumlah penduduk sebanyak 279,29 juta orang. Dalam ukuran Bank Dunia sebesar 60,3% berarti sebanyak 168,41 juta orang. Sedangkan yang sebesar 68,3% atau 190,75 juta orang.
Standar kemiskinan tersebut merupakan ukuran Bank Dunia untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas. Pada awal Juni 2025, Bank Dunia mengubah batas dari sebesar $6,85 menjadi $8,3 per orang per hari. Perubahan tahun dasar perhitungan kurs daya beli atau purchasing power parity (PPP) dari tahun 2017 menjadi 2021.
Tujuan Perhitungan Angka Kemiskinan Bank Dunia
Bank Dunia menjelaskan misi utamanya adalah menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan di planet yang layak huni. Mengukur kemiskinan secara berkala menggunakan data yang relevan dan tepat waktu dianggap sangat penting untuk memonitor kemajuan menuju tujuan tersebut.
Ukuran atau garis kemiskinan itu dirancang untuk membandingkan negara-negara dengan standar global dan memantau kemajuan di seluruh dunia dalam pengentasan kemiskinan. Ukuran direvisi secara berkala agar mencerminkan kondisi global.
Sejak 1990 sampai dengan 2016, Bank Dunia hanya memakai satu ukuran, yaitu garis kemiskinan internasional. Di kemudian hari dikenal pula sebagai garis kemiskinan ekstrem, yang juga beberapa kali dimutakhirkan. Yaitu: sejak 1990 memakai $1,00 (1985 PPP), sejak 2001 memakai $1,08 (1993 PPP), sejak 2008 memakai $1,25 (2005 PPP), dan sejak 2015 memakai $1,90 (2011 PPP).
Bank Dunia kemudian merasa perlu memakai tiga ukuran untuk membandingkan kondisi berbagai negara, yaitu garis kemiskinan internasional, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah, dan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas. Pertama kali dilakukan pada tahun 2017 dengan tahun dasar 2011 PPP. Ukurannya pun beberapa kali dimutakhirkan.
Konsep PPP bermaksud mengatasi kesulitan terdapatnya harga barang dan jasa berbeda di antara berbagai negara. PPP atau paritas daya beli memungkinkan perbandingan nilai riil uang. Merupakan kurs dengan penyesuaian perbedaan biaya hidup dan tingkat harga masing-masing negara.
Dengan demikian kurs PPP jauh berbeda dengan kurs transaksi atau pasar. Ada pula perbedaan kurs karena tahun dasar PPP yang berbeda, misal 2011, 2017 dan 2021. Kurs tiap tahun untuk masing-masing negara juga disesuaikan.
Pada awal Juni 2025, Bank Dunia memublikasi ukuran kemiskinan terbaru dengan tahun dasar 2021 PPP, mengganti ukuran sebelumnya yang memakai 2017 PPP sejak tahun 2022. Garis kemiskinan internasional, diubah dari $2,15 menjadi $3; garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah, diubah dari $3,65 menjadi $4,20; dan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas, diubah dari $6,85 menjadi $8,20.
Indonesia termasuk yang disajikan menurut tiga kategori, karena sudah masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas. Dalam ukuran kategori ini mencapai 68,30% dari sebelumnya sebesar 60,03% pada 2024.
Dalam ukuran garis kemiskinan kelompok negara berpendapatan menengah bawah sebesar 19,99%, dari sebelumnya sebesar 15,6%. Sedangkan dalam ukuran garis kemiskinan internasional masih sebesar 5,4%, dari sebelumnya yang hanya sebesar 1,3%.
Seperti telah dijelaskan, kurs PPP jauh berbeda dengan kurs transaksi atau pasar. Pada ukuran terkini Bank Dunia, nilai kurs $1 sekitar Rp6.071 pada 2024. Dengan demikian, ukuran garis kemiskinan internasional Indonesia sebesar Rp18.213 per orang per hari atau sekitar Rp546.400 per bulan.
Dalam ukuran garis kemiskinan Negara Berpendapatan Menengah Bawah sebesar Rp25.498 per orang per hari atau sekitar Rp765.000 per bulan. ukuran Negara Berpendapatan Menengah Bawah sebesar Rp50.389 per orang per hari atau sekitar Rp1.512.000 per bulan.
Sementara itu Garis Kemiskinan nasional BPS pada Mei 2024 sebesar Rp582.932 per orang per bulan. Meningkat menjadi Rp595.242 pada September 2024. Namun dengan asumsi Bank Dunia memakai data Susenas yang lebih lengkap tiap tahunnya, maka perbandingan sebaiknya dengan kondisi Maret.
Dari data-data di atas, tampak bahwa ukuran BPS lebih dekat dengan kemiskinan internasional atau kemiskinan ekstrem. Padahal, Indonesia telah termasuk negara berpendapatan menengah atas. Jika dianggap baru termasuk sejak 2022, maka ukuran BPS sekurangnya setara ukuran kelompok negara berpendapatan menengah bawah.
Hal lain yang terlihat adalah banyaknya orang yang hidup di sekitar garis kemiskinan BPS, namun tidak tergolong miskin karena sedikit di atasnya. Berdasar ukuran BPS yang Rp582.932 sebesar 9,03% dan dengan ukuran negara menengah bawah Bank Dunia yang Rp765.000 langsung melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 19,99%. []
