Usulan pelebaran defisit APBN di atas batas 3% PDB dinilai berisiko memperlemah ketahanan fiskal Indonesia di tengah tekanan ekonomi global dan kenaikan utang negara.
Oleh: Awalil Rizky
(Ekonom Bright Institute)
USULAN melebarkan batas defisit anggaran disampaikan oleh Menko Airlangga kepada Presiden Prabowo. Diusulkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang menambah batas atas defisit, yang kini sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada saat hampir bersamaan, Prabowo justeru diberitakan tidak ingin mengubahnya.
Beberapa argumen dan skenario dijelaskan Airlangga kepada publik, antara lain soal kenaikan harga minyak, pelemahan kurs rupiah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan risiko kenaikan yield SBN. Tiga skenario dikemukakan, dihitung dari kemungkinan realisasi indikator asumsi makroekonomi itu. Defisit yang semula 2,68% dari PDB, berisiko melebar menjadi 3,18% pada skenario satu, 3,53% pada skenario dua, dan 4,06% pada skenario tiga.
Sementara itu, Prabowo saat sidang kabinet (13/3/2026) menyampaikan langkah yang dianggap bisa mengatasi pelebaran defisit. Diinstruksikan langkah efisiensi ekstrem, mulai dari penghematan konsumsi BBM hingga optimalisasi GovTech untuk menutup kebocoran negara. Ditegaskan sasaran ke depan adalah APBN yang balanced budget alias tidak defisit.
Akan tetapi pandangan yang sedikit berbeda kemudian diberitakan Bloombergtechnoz (15/3/2026). Prabowo diberitakan mungkin saja meyetujui perlebaran defisit, jika harga minyak tetap tinggi dalam waktu lama akibat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Ia membandingkan kondisinya dengan saat pandemi Covid, pelebaran defisit yang memungkinkan belanja darurat.
Perlu diingat, ada beberapa hal penting yang berbeda antara kondisi saat pandemi (2020) dan saat ini. Pertama, kejadian pandemi nyaris tidak terduga sama sekali, sedangkan kondisi geopolitik yang tidak stabil telah berlangsung cukup lama, sekalipun perangnya mengejutkan.
Kondisi ketidakpastian global sebelum perang telah diketahui pemerintah, antara lain soalan tarif, likuiditas global yang mengering dan kondisi geopolitik. Hampir semua negara alami kesulitan ekonomi, khususnya fiskal, pada 2025. Namun, banyak negara memperlihatkan “sense of crisis” dan melakukan mitigasi risiko. Indonesia termasuk yang menyatakan risiko namun tidak jelas mitigasinya.
Kedua, APBN 2020 sebelum adanya Perpu direncanakan hanya defisit 1,76%, sedangkan APBN 2026 menargetkan 2,68%. Realisasi defisit setahun sebelumnya (2019) hanya sebesar 2,18%, sedangkan pada 2025 defisit telah mencapai 2,92%.
Ketiga, rasio utang atas PDB pada 2019 baru sebesar 30,23%, sedangkan pada 2025 telah mencapai 40,46%. Sementara itu, rasio beban pembayaran utang dan bunga atas pendapatan negara (Debt Service Ratio) pada 2019 sebesar 42,74%, sedangkan pada 2025 telah mencapai 47,67%. Bahkan, khusus rasio beban pembayaran bunga utang atas pendapatan negara pada 2019 sebesar 14,05%, sedangkan pada 2025 telah mencapai 18,65%.
Dengan kata lain, ketahanan fiskal Indonesia pada 2026 ini berdasar kinerja 2025 sebenarnya sudah cukup rentan sebelum perang. Selain rasio-rasio di atas, pendapatan negara turun drastis pada 2025 dan hanya tampak meningkat pada 2026 karena low base effect. Pada saat bersamaan, belanja negara membengkak karena birokrasi yang gemuk dan program prioritas yang boros.
Nota keuangan dan RAPBN 2026 sebenarnya menyajikan analisis sensitivitas jika terjadi perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Misal disajikan tiap kenaikan US$1 dolar per barel harga minyak (ICP) akan menambah pendapatan sekaligus belanja, namun dampak bersihnya kenaikan defisit sebesar US$6,8 triliun. Sedangkan dalam asumsi kurs, tiap pelemahan Rp100 menambah defisit Rp0,8 triliun.
Model sensitivitas yang disajikan hanya berasumsi perubahan pada tiap indikator itu saja, sementara yang lain tetap. Tidak dijelaskan andai selisih realisasi dengan asumsi terjadi bersamaan dan dalam nilai yang signifikan. Akan tetapi, Pemerintah (Kementerian Keuangan) tentu memiliki model simulasi yang lebih kompleks, dan itu yang mendasari usulan Airlangga di atas.
Perlu diketahui bahwa Nota Keuangan menyajikan bab risiko fiskal, artinya diungkapkan beberapa kemungkinan realisasi yang tidak sesuai APBN. Disebutkan dampak perubahan makroekonomi atas Belanja Negara dalam artian bertambah signifikan, yang jika terjadi akan berdampak sangat besar.
Akan tetapi, ketika disusun pertengahan 2025 dianggap kecil kemungkinan terjadi, skor 2 (rendah) dalam skala 5. Diutarakan skor dampaknya sebesar 5 (sangat tinggi) dan diupayakan mengurangi dampaknya menjadi skala 3. Ternyata, perang Iran membuat kemungkinan terjadinya berskala 4 atau 5, sedang dampaknya sulit dikurangi.
Dalam hal pendapatan negara sejak awal diakui bahwa sangat mungkin tidak tercapai, dengan skor 4. Akan tetapi, dilakukan langkah mitigasi agar dampaknya turun dari skala sedang (skor 3) menjadi kecil (skor 2). Perkembangan terkini, dampak tidak tercapainya pendapatan akan lebih tinggi.
Nota Keuangan menilai risiko perubahan makroekonomi terhadap pembiayaan anggaran (terutama pembiayaan utang) berskala mungkin terjadi (skor 3). Namun dianggap berdampak kecil (skor 2) jika terjadi. Sehingga dimitigasi adalah agar kemungkinan terjadi dan dampaknya sangat kecil (skor 1).
Nah, jika pilihan pelebaran defisit dilakukan, maka terjadi pembiayaan melampaui APBN (skor 4 atau 5). Sedangkan dampaknya hampir bisa dipastikan akan tinggi atau sangat tinggi (skor 4 atau 5).
Dikaitkan dengan uraian di atas, pilihan pelebaran defisit akan mendongkrak rasio utang atas PDB, Rasio beban pembayaran utang, dan rasio beban pembayaran bunga utang. Alokasi pembayaran bunga utang sebesar Rp599 triliun pun kemungkinan akan terlampaui, mengingat kenaikan yield SBN dan pelemahan kurs (karena ada utang berdenominasi valas).
Risiko lain yang menghadang berupa penurunan level Indonesia dalam penilaian lembaga rating. Sebelum ini saja, telah disoroti kebijakan fiskal yang mulai kurang pruden serta rasio pembayaran bunga utang yang telah tinggi.
Seandainya pelebaran defisit dilakukan dan disetujui oleh DPR, maka persoalan serius lain akan menghadang. Defisit mesti diatasi dengan pembiayaan utang yang meningkat, artinya Pemerintah butuh berutang lebih banyak. Siapa atau pihak mana yang diharap memberi utang lebih banyak?
Sumber pembiayaan dalam negeri seperti Bank umum, dana pensiun dan asuransi, serta individu hanya akan mampu menambah sedikit atau pertumbuhan alamiah. Pihak asing masih diragukan, karena pertimbangan kondisi global dan pilihan banyak negara yang sedang butuh berutang.
Rencana penambahan pembiayaan utang neto APBN sebesar Rp832 triliun atau sekitar Rp1.550 triliun secara bruto saja sebenarnya cukup berat untuk diperoleh. Apalagi jika defisit dilebarkan dan butuh berutang jauh lebih banyak.
Sumber yang paling bisa diandalkan hanya Bank Indonesia. Padahal, saat ini Bank Indonesia telah memberi utang paling banyak, dengan kepemilikannya atas Surat Berharga Negara (SBN). Ketika BI terpaksa menyerap SBN jauh lebih banyak lagi, maka berbagai komplikasi dalam artian buruk bisa terjadi. Sakitnya kondisi fiskal sangat mungkin menular kepada tidak sehatnya kondisi moneter dan industri keuangan secara keseluruhan.
Keinginan Prabowo untuk lebih berhemat, selama dijalankan konsisten, tentu membantu mengatasi sebagian masalah. Namun, kemungkinan tidak akan mencukupi untuk kondisi yang sedang dihadapi. Ketahanan fiskal sudah tidak kuat dan makin rentan dengan perkembangan terkini geopolitik dan keuangan global.
Pilihan lain yang tersedia dengan risiko yang lebih terukur adalah memangkas program prioritas yang beranggaran besar. Diantaranya adalah MBG, kopdes Merah Putih, belanja alutsista dan almatsus. Jika perlu, birokrasi pemerintahan di tata ulang, seperti mengurangi jumlah kementerian/lembaga.
Terlepas dari adanya manfaat program-program tersebut, mencegah keburukan lebih diutamakan saat ini. Menambah defisit dan berutang secara besar-besaran bukan lah pilihat yang tepat. []
Discussion about this post