Surplus anggaran Bank Indonesia 2025 kembali mencetak rekor, namun justru memunculkan tanda tanya soal stabilitas ekonomi nasional.
Oleh: Awalil Rizky
(Ekonom Senior Bright Institute)
BANK Indonesia melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) realisasi anggaran tahunannya alami surplus sebesar Rp77,9 triliun per September 2025. Hingga akhir tahun diprakirakan mencapai Rp68,7 triliun. Diperhitungkan dari prakiraan Penerimaan sebesar Rp234,38 triliun dan pengeluaran sebesar Rp165,7 triliun.
Prakiraan atau prognose 2025 tersebut terdiri Anggaran kebijakan yang surplus Rp35,2 triliun, dan Anggaran operasional yang surplus Rp 33,3 triliun. Penerimaan Rp176,24 T dan pengeluaran Rp 140,95 T. Dari penerimaan Rp58 triliun dan pengeluaran Rp24,7 triliun.
Perlu diketahui bahwa Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tahun 2025 yang ditetapkan akhir tahun lalu merencanakan defisit sebesar Rp26,71 triliun. Direncanakan, anggaran kebijakan akan defisit sebesar Rp31,55 triliun dan anggaran kebijakan akan surplus sebesar Rp4,84 triliun.
Perkembangan Surplus/Defisit Bank Indonesia
Prognose surplus 2025 sebesar Rp68,7 triliun melanjutkan tren surplus selama ini, dan bahkan akan menjadi surplus terbesar sejak 2016 atau selama sepuluh tahun terakhir. Penyebab utamanya adalah penghasilan yang merupakan rekor tertinggi selama ini.
Meski merupakan surplus terbesar, hanya meningkat 2% dari penghasilan 2024. Tahun 2024 sendiri alami kenaikan 20,43% dibanding 2023. Dengan demikian, tren peningkatan surplus berlangsung selama lima tahun terakhir. Sebelumnya sempat mengalami penurunan pada 2019 dan 2020.
Penghasilan Bank Indonesia disajikan dalam lima komponen dalam Laporan Tahunan Keuangan Bank Indonesia (LKTBI). Yaitu: Pelaksanaan Kebijakan Moneter, Pengelolaan Sistem Pembayaran, Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan, Pendapatan Lainnya.
Perlu diketahui bahwa penyajian item atau numenklatur LKTBI tidak sama dengan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI). Nilai surplus atau defisit keseluruhan memang serupa, dan begitu juga dalam hal penerimaan (penghasilan) serta pengeluaran (beban).
Sebab utama perbedaan adalah tentang rincian anggaran kebijakan dan kemudian realisasinya. Ada item yang memang bersifat “dirahasiakan” untuk publik dan memang dibenarkan oleh aturan, serta kelaziman praktik bank sentral. Terutama berkenaan dengan sumber daya dan sasaran kebijakan moneter tertentu, yang terkait intervensi nilai tukar.
Berdasar LKTBI beberapa tahun, pada dasarnya yang menjadi penghasilan utama Bank Indonesia adalah dari Pelaksanaan Kebijakan Moneter. Pada 2024, komponen ini mencapai Rp226,89 triliun atau 99,22% dari seluruh penghasilan.
Penghasilan dari komponen Pelaksanaan Kebijakan Moneter terdiri delapan kelompok. Yaitu: Pendapatan Bunga, Pendapatan Transaksi Syariah, Pendapatan Bunga Surat Berharga Negara (SBN) Pemulihan Ekonomi Nasional, Pendapatan Bunga SBN dalam rangka Kesehatan dan Kemanusiaan, Pendapatan imbalan SBN syariah dalam rangka Kesehatan dan Kemanusiaan, Transaksi Aset Keuangan, Selisih Kurs Transaksi Valuta Asing, dan Pendapatan Lainnya.
Pendapatan Bunga mencapai Rp91,53 triliun pada 2024 merupakan rekor tertinggi selama ini. Serupa dengan itu, terdapat pendapatan transaksi atas dasar prinsip syariah yang memberi pendapatan sebesar Rp10,73 triliun. Jika ditotal sebesar Rp102,26 triliun, yang merupakan 44,72% dari total penghasilan Bank Indonesia.
Kelompok Transaksi Aset Keuangan menyumbang penghasilan sebesar Rp9,71 triliun. Kelompok ini menampung pendapatan yang bersifat keuntungan neto setelah memperhitungkan kerugian. Antara lain keuntungan dari transaksi penjualan emas, surat berharga, dan transaksi derivatif.
Kelompok pendapatan dari selisih kurs transaksi valuta asing mencapai Rp54,57 triliun atau 21,27% dari total penghasilan. Meningkat sebesar 35,15% dibanding tahun lalu, meski laju kenaikan turun dibanding tahun 2023 yang mencapai 61,31%. Pendapatan kelompok ini biasanya memang memberi kontribusi besar, dan sempat mencapai 66,57% pada tahun 2015.
Dalam hal beban berdasar LKTBI pun yang terbesar adalah untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter. Terutama berupa beban bunga, dan beban hubungan keuangan dengan Pemerintah. Dalam hal yang kedua ini membesar terkait pendanganan covid dan biaya pemulihan ekonomi setelahnya.
Meski berbeda cara penyajian, LKTBI dan realisasi ATBI memperlihatkan kontribusi yang besar dari pengelolaan aset valuta asing. Sedangkan dalam hal bunga, penghasilannya mesti dikurangi beban, yang sejak diterbitkan Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga meningkat signifikan.
Cukup jelas bahwa pendapatan selisih kurs transaksi valuta asing makin besar jika volatilitas kurs rupiah makin tinggi. Bank Indonesia menetapkan kurs yang berbeda antara posisi sebagai penjual dan sebagai pembeli valuta asing.
Informasi kenaikan pesat penghasilan Bank Indonesia pada 2024 dan 2025 bisa saja dikaitkan dengan dinamika sektor moneter dan keuangan. Volatilitas kurs bisa dipastikan berhubungan erat dengan arus masuk dan keluar valuta asing.
Arus valas yang disebabkan perdagangan barang relatif stabil dan predictable. Dalam hal arus di pasar saham dan pasar surat utang lebih bergejolak dan sering tidak terduga.
Peningkatan penghasilan atau surplus Bank Indonesia secara asignifikan memang tak bisa dipastikan sebagai pemburukan kondisi moneter dan keuangan. Namun, kondisi tahun 2024 dan 2025 cukup menjadi indikasi kuat tentang relasi itu.
Ketika ATBI 2025 merencanakan defisit kemudian realisasi ternyata surplus besar justeru mendukung hipotesa itu. Dengan demikian, ketika RATBI 2026 merencanakan surplus sebesar Rp20,76 triliun kemungkinan ada proyeksi kondisinya masih cukup volatile.
Tentu saja dibutuhkan penelisikan lebih lanjut atas berbagai kondisi yang saling berkaitan tersebut. Akan tetapi juga bukan lah petanda baik, karena isyarat stabilitas dan kepastian yang relatif menurun. []
