Ekonom Awalil Rizky mengkritik keras klaim pemerintah terkait pergeseran daya beli, dengan mengingatkan bahaya lonjakan pekerja informal dan ketergantungan konsumsi pada pinjaman online.
BARISANDATA.CO – Klaim pemerintah bahwa daya beli masyarakat Indonesia tidak melemah, melainkan mengalami pergeseran seiring transformasi ekonomi, mendapat sorotan ekonom Awalil Rizky.
Ia mempertanyakan apakah perubahan aktivitas ekonomi tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama jika dilihat dari kondisi ketenagakerjaan, pendapatan pekerja, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo dalam pemberitaan mengenai pergeseran daya beli dan transformasi ekonomi Indonesia.
Pemerintah menilai perubahan pola konsumsi masyarakat merupakan bagian dari dinamika ekonomi. Pelaku usaha juga didorong menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perdagangan digital, dan marketplace.
Namun, Awalil Rizky menilai perubahan pola transaksi tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa daya beli masyarakat tetap kuat. Meningkatnya penggunaan pembayaran digital, seperti QRIS, misalnya, lebih menunjukkan perubahan sistem transaksi daripada peningkatan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa.
Menurut dia, hal serupa perlu dilihat dalam perubahan struktur ketenagakerjaan. Perpindahan pekerja dari sektor industri ke sektor jasa atau pekerjaan informal tidak otomatis berarti kondisi ekonomi mereka membaik.
Pekerja yang sebelumnya memperoleh penghasilan tetap di sektor manufaktur, misalnya, bisa saja beralih menjadi pengemudi transportasi daring atau pekerja sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu.
Karena itu, perubahan aktivitas ekonomi perlu dilihat bersama perkembangan pendapatan, jam kerja, dan kualitas pekerjaan yang tersedia.
Pertumbuhan Ekonomi dan PMI Menguat, tetapi Kualitas Pekerjaan Perlu Diperhatikan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,47 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen.
Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian dengan pertumbuhan 5,04 persen dan kontribusi sebesar 51,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sejumlah sektor juga mencatatkan pertumbuhan tinggi. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 11,22 persen, transportasi dan pergudangan 8,03 persen, serta informasi dan komunikasi 7,13 persen.
Penguatan aktivitas industri juga terlihat dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang mencapai 54,0 pada Oktober 2026. Angka tersebut meningkat dari 52,4 pada September 2026. Sementara Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Oktober tercatat 53,77.
Kendati demikian, Awalil menilai indikator pertumbuhan ekonomi dan ekspansi manufaktur perlu dibaca secara lebih cermat. Pertumbuhan produksi industri tidak selalu sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, terutama jika pertumbuhan lebih banyak ditopang industri padat modal.
Persoalan tersebut menjadi relevan ketika melihat perkembangan ketenagakerjaan Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2026 mencatat jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 147,99 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun menjadi 4,75 persen dari 4,85 persen pada Agustus 2025.
Namun, proporsi pekerja informal justru mencapai 57,93 persen, meningkat dari 57,8 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah pekerja informal tercatat sekitar 85,73 juta orang.
Selain itu, terdapat sekitar 12,84 juta pekerja setengah menganggur atau sekitar 8,68 persen dari total penduduk bekerja. Kelompok ini merupakan penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tetapi masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan pengangguran belum cukup untuk menggambarkan kualitas pekerjaan dan kecukupan pendapatan masyarakat.
Di sisi lain, tekanan harga kebutuhan hidup juga menjadi faktor penting dalam mengukur daya beli. Inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2026 tercatat 3,23 persen. Namun, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi lebih tinggi, yakni 4,82 persen.
Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memberikan tekanan lebih besar kepada rumah tangga berpendapatan rendah karena sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Awalil juga menyoroti perkembangan pembiayaan masyarakat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pinjaman daring atau pinjaman online mencapai Rp106,48 triliun pada September 2026, tumbuh 17,02 persen secara tahunan. Tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90 mencapai 5,36 persen.
Meskipun pertumbuhan pinjaman tersebut belum membuktikan bahwa konsumsi rumah tangga secara keseluruhan ditopang utang, perkembangan ini menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam membaca kondisi keuangan masyarakat.
Menurut Awalil, pemerintah perlu menjelaskan transformasi ekonomi secara lebih komprehensif, bukan hanya melalui pertumbuhan PDB, indeks manufaktur, atau penurunan tingkat pengangguran.
Perubahan struktur ekonomi juga harus diukur dari kemampuan sektor-sektor baru dalam menciptakan pekerjaan yang layak, memberikan pendapatan memadai, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Dengan demikian, persoalan daya beli masyarakat tidak cukup dijawab melalui klaim bahwa konsumsi hanya mengalami pergeseran. Pemerintah perlu menunjukkan apakah perubahan tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan riil dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. []
Video selengkapnya:
