Ke mana perginya anggaran pendidikan yang tak pernah benar-benar terealisasi?
Oleh: Awalil Rizky
(Ekonom Bright Institute)
BESARNYA anggaran pendidikan yang tidak terealisasi pada APBN 2025 dipertanyakan oleh fraksi PDIP dan fraksi PKS dalam sidang DPR. Dianggarkan Rp724,26 triliun, namun terealisasi hanya Rp656,64 triliun atau 90,68%. Secara porsi atas total belanja pun hanya mencapai 19,11%.
Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan agar anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenihi kebutuhan penyelengaraan pendidikan nasional.”
Batas minimal 20% selama ini diartikan oleh Pemerintah dan DPR sebagai perhitungan dari nilai total Belanja. Sebagai contoh, APBN 2025 yang merencanakan total Belanja Negara sebesar Rp3.621,3 triliun, maka alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp724,3 triliun. Telah memenuhi porsi 20% yang diwajibkan.
Meski yang menjadi basis perhitungan adalah nilai Belanja Negara, namun upaya pemenuhan tidak hanya berupa pos belanja. Ditambahkan nilai pos Pembiayaan yang bersifat pengeluaran terkait pendidikan. Antara lain untuk Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya.
Anggaran Pendidikan melalu belanja terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp297,17 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp347,09 triliun. Alokasi BPP mencakup 23 Kementerian dan Lembaga (K/L), yang kemudian terealisasi 96,24%. Terdapat alokasi melalui belanja Non K/L atau oleh Bendahara Umum Negara sebesar Rp35,55 triliun, yang tidak terealisasi sama sekali.
Dalam klasifikasi ini termasuk anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang dialokasikan sebesar Rp56,8 triliun. Realisasinya mencapai Rp55,11 triliun atau 97,03%.
TKD dialokasikan melalui berbagai program yang terkait pendidikan, seperti Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Tunjangan Guru ASN Daerah, dan lain sebagainya. Realisasinya cukup tinggi, mencapai 99,10%. Namun, sebagian cukup besarnya bersifat perkiraan teralokasi untuk pendidikan, karena Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tetap kewenangan daerah.
Pemerintah tampak kesulitan memenuhi mandatory spending anggaran pendidikan, ketika kondisi fiskal memburuk. Tampak ada “rekayasa” alokasi pos-pos APBN untuk memenuhinya. Beberapa pos Belanja dan Pembiayaan diutak-atik agar termasuk kategori anggaran pendidikan.
Akibatnya, anggaran pendidikan dalam APBN tidak pernah terealisasi penuh sejak tahun 2015. Makin buruk selama 5 tahun terakhir, yaitu: 2021 (87,20%), 2022 (77,30%), 2023 (82,23%), 2024 (85,10%), dan 2025 (90,11%).
Pada saat bersamaan, realisasi Belanja Negara kadang mencapai atau melebihi rencana. Akibatnya, dilihat dari realisasi, anggaran pendidikan sering jauh dibawah batas mandatoris. Contohnya: 2021 (17,21%), 2022 (15,51%), 2023 (16,45%), 2024 (16,94%) dan 2025 (19,11%).
Anggaran Pendidikan yang persentase realisasi dari alokasinya selalu rendah adalah yang melalui Pembiayaan. Melalui postur Pembiayaan biasanya bersifat investasi kepada beberapa dana abadi dan cadangan pembiayaan. Contohnya: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya.
APBN 2025 mengalokasikan sebesar Rp80 triliun, namun hanya terealisasi Rp26,70 triliun atau 33,38%. Kinerja realisasi demikian melanjutkan kecenderungan beberapa tahun terakhir. Antara lain: 2019 (28,52%), 2020 (23,87%), 2021 (43,67%), 2022 (17,04%), dan 2023 (28,78%), dan 2024 (19,48%).
Kuat dugaan, alokasi melalui sebagian pos dalam pembiayaan hanya untuk memenuhi mandatoris saat ditetapkan sebagai APBN. Sejak awal memang tidak bermaksud direalisasikan. Contoh yang menyolok adalah pos pembiayaan pendidikan.
Pos pembiayaan pendidikan tidak dijelaskan contohnya ketika dianggarkan, atau seolah bersifat cadangan. Dialokasikan sejak 2020, namun sering tidak direalisasikan sama sekali. Pada APBN 2025 dianggarkan Rp55 triliun, dan terealisasi sebesar Rp1,70 triliun atau hanya 3,09%.
Dari uraian di atas, Pemerintah dan DPR mestinya menjelaskan kepada publik tentang pemenuhan atas mandatori anggaran pendidikan ini. Perlu diingat bahwa alokasi untuk BGN melonjak hampir lima kali lipat, mencapai Rp268 triliun. Pemenuhan mandatoris anggaran pendidikan mencakup ini.
Tahun lalu saat Menkeu dijabat Sri Mulyani, sempat ada wacana mengubah basis perhitungan, dari nilai belanja menjadi pendapatan. Ada kesan, sedang dicari cara memenuhi mandatoris lebih mudah karena dikurangi sejak penyusunan APBN. []
Discussion about this post