Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai perlindungan buruh dalam UU Ketenagakerjaan harus berjalan seimbang dengan kepastian investasi dan perluasan kesempatan kerja.
BARISANDATA.CO – Perlindungan tenaga kerja tidak cukup hanya diwujudkan melalui peningkatan upah dan penguatan hak-hak buruh. Kepastian regulasi serta perluasan kesempatan kerja juga harus menjadi perhatian dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai pemerintah perlu mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha agar regulasi ketenagakerjaan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak.
Menurutnya, pekerja membutuhkan upah layak dan perlindungan yang memadai. Sementara pengusaha memerlukan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif agar kegiatan usaha dapat berkembang dan membuka lapangan kerja.
Awalil menyoroti keberatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terhadap regulasi baru tersebut. Salah satu aspirasi yang dinilai belum terakomodasi adalah usulan memasukkan perluasan kesempatan kerja sebagai bagian dari orientasi undang-undang.
Padahal, menurut dia, perluasan kesempatan kerja merupakan bagian penting dari perlindungan tenaga kerja. Sebab, perlindungan tidak hanya menyangkut masyarakat yang sudah bekerja, tetapi juga mereka yang sedang mencari pekerjaan.
“Perlindungan terbaik adalah dengan membuka kesempatan kerja,” kata Awalil mengutip argumen Apindo dalam komentarnya terhadap pemberitaan Kompas.com, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, kekhawatiran pengusaha terhadap ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaan perlu diperhatikan, terutama jika aturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi investor.
Salah satu persoalan yang disorot adalah pengaturan pesangon. Menurut Awalil, persoalannya bukan semata-mata mengenai besaran pesangon, melainkan kejelasan aturan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya.
“Jadi bukan soal jumlahnya, tapi aturan terhadap pesangon itu harus cukup pasti, tidak bisa ditafsirkan terlalu jauh,” ujarnya.
Awalil mengingatkan, Indonesia bersaing dengan banyak negara dalam menarik investasi. Ketidakpastian regulasi dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam menentukan lokasi penanaman modal.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa kepentingan pengusaha tidak boleh menghilangkan hak pekerja atas pekerjaan yang layak dan perlindungan ketenagakerjaan.
Karena itu, pemerintah harus mengambil peran sebagai penyeimbang. Kebijakan ketenagakerjaan perlu mendorong iklim usaha sekaligus memastikan pekerja memperoleh perlindungan dan kesejahteraan.
“Jadi saya kira perlu digarisbawahi, terlepas kita menyadari bahwa memang undang-undang ini lebih untuk buruh sebetulnya, untuk pekerja, tetapi argumen Apindo juga bagus, harus ditambahkan soal kesempatan kerja,” kata Awalil.
Ia berpandangan, berbagai aspirasi yang belum terakomodasi dalam undang-undang dapat diperjelas melalui aturan pelaksana. Regulasi turunan diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pengusaha sekaligus menjawab kebutuhan pekerja.
Menurut Awalil, keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya diukur dari besarnya perlindungan yang diberikan kepada buruh, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja, menjaga iklim investasi, dan memastikan pekerjaan yang tersedia memenuhi prinsip kelayakan. []
Video selengkapnya:
