Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengungkap bahwa total penarikan utang baru pemerintah secara bruto hingga Oktober 2026 sebenarnya mencapai sekitar Rp1.400 triliun, jauh melampaui angka pembiayaan neto Rp629,3 triliun yang dilaporkan pemerintah.
BARISANDATA.CO – Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai angka pembiayaan utang pemerintah sebesar Rp629,3 triliun hingga Oktober 2026 tidak menggambarkan keseluruhan utang yang telah ditarik. Menurutnya, jika dihitung secara bruto, total penarikan utang pemerintah sebenarnya telah mencapai sekitar Rp1.400 triliun.
Awalil menjelaskan, angka Rp629,3 triliun yang disampaikan pemerintah merupakan pembiayaan utang secara neto, yakni setelah dikurangi pembayaran pokok utang lama yang jatuh tempo. Karena itu, angka tersebut tidak tepat jika disebut sebagai keseluruhan penarikan utang baru pemerintah.
“Penarikan utang baru itu bukan Rp629,3 triliun. Penarikan utang baru itu sekitar Rp1.400 triliun, sedikit lebih dari itu,” kata Awalil dalam komentarnya terhadap pemberitaan realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga Oktober 2026.
Berdasarkan data pemerintah, realisasi pembiayaan utang hingga Oktober 2026 mencapai Rp629,3 triliun atau 75,6 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp586,1 triliun dan pinjaman sebesar Rp43,2 triliun.
Namun, menurut Awalil, penerbitan SBN secara bruto diperkirakan mencapai sekitar Rp1.370 triliun. Sebagian hasil penerbitan tersebut digunakan untuk membayar SBN lama yang jatuh tempo.
Dengan demikian, angka Rp586,1 triliun yang tercatat pemerintah merupakan nilai bersih setelah memperhitungkan pembayaran kewajiban sebelumnya.
Dia menegaskan, perbedaan antara pembiayaan utang bruto dan neto penting dipahami masyarakat. Sebab, pemerintah harus menghimpun dana bukan hanya untuk membiayai defisit APBN, tetapi juga untuk melunasi pokok utang yang jatuh tempo.
“Jadi, pemerintah berupaya keras mencari utangan hingga Rp1.400 triliunan. Sebagian untuk membayar utang jatuh tempo, sebagian untuk pembiayaan APBN,” ujarnya.
Awalil menilai kebutuhan pembiayaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Apabila pemerintah tidak mampu memperoleh pembiayaan baru sesuai kebutuhan, persoalan yang muncul bukan hanya kesulitan menutup defisit anggaran, melainkan juga potensi tekanan dalam memenuhi pembayaran utang yang jatuh tempo.
Dia juga menyoroti perkembangan minat investor terhadap SBN di tengah dinamika pasar keuangan. Setelah MSCI pada 16 Oktober 2026 mengumumkan konsultasi terkait kemungkinan perubahan status pasar saham Indonesia menjadi stand alone market, nilai penawaran dalam lelang SBN sempat mengalami penurunan.
Nilai penawaran yang masuk tercatat turun dari Rp64,8 triliun pada 13 Oktober menjadi Rp31 triliun pada 27 Oktober 2026. Namun, pada 10 November 2026, nilai penawaran kembali meningkat menjadi Rp79,71 triliun.
Menurut Awalil, peningkatan tersebut menunjukkan adanya pemulihan minat investor terhadap surat utang pemerintah. Namun, pemerintah tetap perlu mencermati apakah kondisi tersebut dapat berlanjut hingga akhir tahun, terutama karena kebutuhan penerbitan utang masih cukup besar.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah menyatakan masih memiliki fleksibilitas dalam menentukan penerbitan SBN hingga akhir tahun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menyebut keputusan penerbitan akan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN, kondisi kas pemerintah, serta perkembangan pasar keuangan. Masa penawaran berlangsung hingga 2 Desember 2026.
Selain persoalan penarikan utang, Awalil juga menyoroti besarnya pembayaran bunga utang pemerintah. Hingga Oktober 2026, pembayaran bunga utang tercatat sekitar Rp490 triliun. Menurutnya, besarnya beban bunga tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat semakin membatasi ruang fiskal pemerintah.
Dia mengingatkan, meskipun saat ini belum terlihat indikasi pemerintah mengalami gagal bayar, kecenderungan meningkatnya beban bunga dan kebutuhan pembiayaan kembali utang atau refinancing membuat pengelolaan utang semakin berat.
“Persoalan utang ini meskipun belum sampai memberikan tanda-tanda kita akan gagal bayar, tetapi arahnya cenderung memburuk. Beban bunga dan keharusan mencari utang baru yang besar menjadi makin berat,” kata Awalil.
Dia pun meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola utang, terlebih kondisi pasar keuangan global saat ini tidak selalu menguntungkan bagi pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dengan mudah dan biaya yang rendah. []
Video selengkapnya:




