Tambahan Utang Pemerintah Sebesar 1000 Triliun Pada 2026

Utang pemerintah diprediksi bertambah Rp1.000 triliun pada 2026. Dari mana asal lonjakan sebesar itu?

Oleh: Awalil Rizky
(Ekonom Bright Institute)

PEMERINTAH memprakirakan (outlook) defisit APBN 2026 lebih lebar dibanding rencananya, dari Rp689,15 triliun menjadi Rp734,32 triliun. Pembiayaan utang neto pun meningkat, dari Rp832,21 triliun menjadi Rp868,12 triliun. Namun, tambahan posisi utang setahun tidak hanya sebesar itu, karena ada faktor pelemahan kurs rupiah.

Pemerintah selalu mengklaim kondisi utang masih aman, namun makin jarang mengemukakan posisi atau nilai utangnya. Sebelum tahun 2025, diumumkan tiap bulan sebagai bagian laporan APBN Kita. Kini hanya tiap tiga bulan, dan hingga kini baru tersedia data per 31 Maret 2026.

Alasannya, perhitungan rasio atas Produk Domestik Bruto (PDB) menunggu informasi dari Badan Pusat Statistik yang triwulanan. Namun, rasio defisit anggaran atas PDB tetap diumumkan tiap bulan saat laporan APBN Kita. Bukankah asumsi PDB serupa bisa dipakai untuk rasio utang?

Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan APBN Semester Pertama tahun anggaran 2026 pun tidak menyajikan data posisi utang. Bisa menimbulkan kesan, tambahan utang satu semester hanya senilai pembiayaan utang neto. Padahal ada faktor kurs, karena utang berdenominasi valuta asing disajikan dalam nilai rupiah.

Sebagai contoh, posisi utang per 31 Maret 2026 sebesar Rp9.920,42 triliun atau bertambah Rp282,52 triliun dari posisi akhir 2025 yang Rp9.637,90 triliun. Padahal, pembiayaan utang neto hanya Rp258,7 triliun. Bisa diartikan, faktor pelemahan kurs menyumbang sekitar Rp23,82 triliun.  

Porsi utang yang berdenominasi valuta asing selama beberapa tahun ini kisaran 28-29%. Sekitar 85-90% dari valas itu dalam dolar Amerika, sehingga faktor kurs terutama tergambar dalam dolar atas rupiah. Kurs per 31 Maret 2026 sebesar Rp16.999, sedang per 31 desember 2025 sebesar Rp16.720, atau melemah sekitar 1,67%.

Kurs dolar per 30 Juni 2026 sebesar Rp17.889, atau melemah 6,99% dibanding akhir 2025. Meski tidak sepenuhnya presisi, faktor kurs menambah posisi utang sekitar Rp100 triliun selama enam bulan atau semester pertama.

Pembiayaan utang neto sampai dengan 30 Juni 2026 dilaporkan sebesar Rp477,43 triliun. Dengan demikian, posisi utang per 30 juni 2026 kemungkinan kisaran Rp10.215 triliun. Bertambah Rp577 triliun dari posisi akhir tahun 2025.

Pemerintah sendiri memprakirakan pembiayaan utang neto selama setahun mencapai Rp868,12 triliun. Untuk utang yang ditarik selama setahun ini, faktor kurs sudah termasuk di dalamnya. Faktor kurs bisa diprakirakan dari posisi utang berdenominasi valas pada akhir 2025.

Jika pelemahan rupiah terus berlangsung secara perlahan dan mencapai kisaran Rp18.200 pada akhir 2026, maka melemah sekitar 8,85% dari akhir 2025. Faktor ini berpotensi menambah posisi utang sekitar Rp130 triliun.

Oleh karena pembiayaan utang neto dan pelemahan kurs di atas, maka tambahan utang setahun 2026 bisa mencapai Rp1.000 triliun. Tentu saja bisa berkurang jika rupiah menguat, dan bertambah lagi jika lebih lemah dibanding asumsi di atas.

Perlu diketahui, Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan APBN semester satu 2026 menyajikan nilai pembiayaan utang secara neto. Tidak mengemukakan nilai penarikan utang baru (bruto) serta pokok utang yang dilunasi. Begitu pula dokumen lainnya, seperti Nota Keuangan dan APBN serta APBN Kita.

Data tentang pokok utang yang dilunasi hanya tersedia dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk kurun setahun. Itupun mesti jeli memeriksa berbagai rincian data terkait. LKPP baru tersedia untuk publik pada pertengahan Juli tiap tahun untuk realisasi tahun sebelumnya.

LKPP 2025 melaporkan pembiayaan utang neto sebesar Rp735,41 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) neto Rp639,27 triliun dan Pinjaman Neto Rp96,14 triliun. SBN neto dihitung dari penerbitan SBN sebesar Rp1.448,88 triliun dan pelunasan Rp809,61 triliun. Sedangkan penarikan pinjaman sebesar Rp199,60 triliun dengan pembayaran cicilan pokok Rp103,46 triliun.  

Dengan demikian, penarikan utang baru tahun 2025 secara bruto sebenarnya mencapai Rp1.648,48 triliun. Oleh karena pelunasan dan pembayaran pokok utang yang Rp913,07 triliun, maka disajikan pembiayaan utang neto Rp735,14 truliun.   

Dari berbagai informasi tentang utang jatuh tempo dan realisasi 2025 tadi, diprakirakan pembayaran pokok utang pada 2026 mencapai Rp930 triliun. Dengan prakiraan pembiayaan utang neto sebesar Rp868 triliun, maka kebutuhan penarikan utang baru bruto mencapai hampir Rp1.800 triliun.

Pemberitaan Pemerintah seolah mencari utang atau berutang setahun sebesar pembiayaan utang neto tidak lah benar. Mesti ditambahkan nilai pembayaran atau pelunasan pokok utang. Kebutuhan berutang yang besar ini meningkatkan risiko pembiayaan kembali (refinancing) pada APBN 2026 dan tahun-tahun berikutnya. []