Utang baru pemerintah pada 2026 diperkirakan mendekati Rp1.800 triliun, sementara pinjaman luar negeri melonjak lebih dari empat kali lipat dari rencana awal.
Oleh: Awalil Rizky
(Ekonom Bright Institute)
PEMERINTAH melaporkan realisasi pembiayaan utang neto sebesar Rp477,43 triliun pada semester satu 2026, dan diprakirakan Rp390,69 triliun pada semester dua. Total keduanya disebut outlook yang mencapai Rp868,12 triliun. Terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp736,57 triliun dan Pinjaman neto sebesar Rp131,56 triliun.
Outlook pembiayaan utang melampaui rencana APBN yang Rp832,21 triliun. SBN neto justru di bawah rencana yang Rp799,53 triliun. Namun, pinjaman neto melonjak lebih dari empat kali lipat rencana yang hanya Rp32,67 triliun.
Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan APBN semester satu 2026 menyajikan nilai pembiayaan utang secara neto. Tidak mengemukakan nilai penarikan utang baru (bruto) serta pokok utang yang dilunasi. Begitu pula dengan informasi tentang SBN dan Pinjaman.
Data tentang pokok utang yang dilunasi hanya tersedia dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk kurun setahun. Itupun mesti jeli memeriksa berbagai rincian data terkait. LKPP baru tersedia untuk publik pada pertengahan Juli tiap tahun untuk realisasi tahun sebelumnya.
LKPP 2025 melaporkan pembiayaan utang neto sebesar Rp735,41 triliun. Diperhitungkan dari nilai penarikan utang baru (bruto) sebesar Rp1.648,48 triliun dengan pelunasan atau pembayaran pokok utang sebesar Rp913,07 triliun.
Penerbitan SBN mencapai Rp1.448,88 triliun dan yang dilunasi sebesar Rp809,61 triliun, sehingga SBN neto tercatat Rp639,27 triliun. Penarikan pinjaman baru mencapai Rp199,60 triliun dengan pembayaran cicilan pokok Rp103,46 triliun, sehingga Pinjaman Neto tercatat Rp96,14 triliun.
Dari berbagai informasi tentang utang jatuh tempo dan realisasi 2025 tadi, diprakirakan pembayaran pokok utang pada 2026 mencapai Rp930 triliun. Dengan prakiraan pembiayaan utang neto sebesar Rp868 triliun, maka kebutuhan penarikan utang baru bruto mencapai hampir Rp1.800 triliun selama setahun 2026.
Untuk apa pinjaman luar negeri melonjak?
Kejutan dalam outlook pembiayaan utang terkait pinjaman luar negeri sebagai bagian terbesar dari utang berjenis pinjaman. Pinjaman Luar Negeri neto semula direncanakan hanya Rp39,21 triliun, prakiraan realisasinya mencapai Rp131,56 triliun. Melonjak lebih dari empat kali lipat.
Sebenarnya, realisasi semester satu masih neto negatif Rp19, 41 triliun yang berarti menarik lebih sedikit dari membayar. Namun prognosis semester dua diprakirakan mencapai Rp155,35 triliun.
Pada 2025 berdasar LKPP, pinjaman luar negeri neto justru terealisasi lebih sedikit dari rencananya. Sebesar Rp85,91 triliun dari rencana yang Rp128,13 triliun.
Jika sesuai outlook, pinjaman luar negeri neto secara nominal akan menjadi yang terbesar selama dua dekade terakhir. Nilainya memang meningkat pesat pada 2023, mencapai Rp81,2 triliun dari sebelumnya Rp29 triliun pada 2022. Kemudian sedikit naik pada 2024 yang Rp92,31 triliun, dan turun lagi pada 2025 menjadi Rp85,91 triliun.
Sebenarnya, kebijakan fiskal Pemerintah sempat mengarah pada pengurangan utang jenis ini. Dijalankan kebijakan penarikan pinjaman luar negeri bruto lebih sedikit dari pelunasan pokok pada tahun bersangkutan, artinya bernilai neto negatif. Upaya ini sekurangnya untuk menjaga agar posisi pinjaman luar negeri tidak meningkat.
Kebijakan itu sulit dipertahankan ketika terjadi pandemi covid, sehingga pinjaman luar negeri pada 2020 kembali neto berutang sebesar Rp50,11 triliun. Sempat kembali neto negatif pada 2021, namun selanjutnya terus neto menambah utang.
Pada umumnya, pinjaman luar negeri bukan lah sesuatu yang bisa diputuskan dalam hitungan bulan, terutama jika berjenis pinjaman proyek. Antara lain karena perlu rundingan dengan pihak kreditur, serta pemenuhan syarat-syarat teknis. Berbeda dengan SBN yang jadwalnya penerbitkan atau lelang kembali relatif mudah diubah, bahkan nilainya ditambah.
Cukup mengherankan ketika dalam realisasi tahun anggaran berjalan 2026, tetiba melonjak hingga empat kali lipat. Menjadi pertanyaan serius mengenai peningkatan untuk kebutuhan apa dan kepada pihak mana berutangnya.
Sayangnya, tidak ada informasi yang memadai kepada publik, termasuk dalam laporan pelaksanaan semester satu ini. Disebutkan antara lain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tambahan belanja Pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Ditambah pula keperluan menghadapi meningkatnya tensi geopolitik dan perang dagang antarnegara.
Pembiayaan dilaporkan tanpa rincian data, sebagai bersumber dari mitra pembangunan lembaga multilateral dan mitra pembangunan bilateral. Belanja dimaksud pun hanya dikatakan mencakup berbagai aspek, termasuk penanggulangan terorisme, keamanan siber, kemampuan intelijen, pertahanan, dan keamanan.
Penulis menduga lonjakan nilai antara lain terkait pembelian alutsista strategis dari negara tertentu. Hal itu menjadi hak Pemerintah sepanjang disetujui oleh DPR. Namun pertanyaan serius tentang mengapa tidak direncanakan secara baik dan ditetapkan terlebih dahulu saat penyusunan APBN. []
Discussion about this post